JAKARTA, MP – Kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu legislatif, 9 April lalu adalah kejahatan politik. Pasalnya, hak dasar masyarakat yang hilang atau dihilangkan, merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut anggota DPR RI, Yacobus K Mayong Padang, pemerintah harus menjelaskan kepada DPR RI, mengapa itu terjadi. Dijelaskan anggota komisi IV ini, dalam Undang-Undang Pemilu pun dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk memilih dan diplilh, “Kalau sudah UU mengamanatkan seperti itu tapi kemudian ada yang menghalangi, berarti ada sebuah kesalahan,” ujar Yacobus kepada Metro Post.
Bahkan, menurut pentolan Moncong Putih ini, kalau dilihat secara kasat mata kesalahan atau kekacauan masalah DPT ini tidak terjadi begitu saja. Beda kalau seorang misalnya tinggal disebuah kelurahan di Manado dan dia pergi ke Papua untuk melihat saudaranya sakit, sehingga dia tidak bisa memilih, itu bisa dipahami.
“Kebanyakan masyarakat memang tidak didaftar, kenapa tidak didaftar, padahal dia peduduk setempat, berarti kan memang ada indikasi kesengajaan, juga ada orang yang sengaja melakukan atau menghilangkan hak masyarakat untuk memilih atau memberikan suaranya pada pemilihan umum legislatif. Dengan begitu harus ada yang bertanggung jawab,” tegas Yacobus saat ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini.
Diungkapkan Yacobus, setelah dipersoalkan oleh berbagai kalangan serta partai politik, KPU tidak ada yang mau bertanggung jawab dan mengaku, bahkan dianggap hal biasa. Akhirnya muncullah Hak Angket yang dimotori oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) dan didukung oleh kawan-kawan dari fraksi lain seperti Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Patai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).
“Syukur Hak Angket ini di setujui oleh DPR RI, maka proses ini akan berlanjut”.
Mantan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menjelaskan, motivasi dari Hak Angket ini adalah mencoba untuk memperbaiki keadaan dinegara ini, bahwa kalau ada kesalahan, harus ada juga yang bertanggung jawab, jadi tidak boleh negara semena-mena menghilangkan hak rakyatnya, karena kalau itu lama-lama dibiarkan, bisa juga akan menghilangkan hak hidup orang, sebab hak adalah hal yang paling mendasar bagi manusia.
“Hak Angket ini tidak ada unsur politisnya, hanya karena kebetulan atau timingnya saja mendekati pemilihan presiden (Pilpres) dan persoalannya pun masalah pemilu. Sejak dulu PDI Perjuangan adalah partai oposisi dalam posisi melakukan koreksi terhadap pemerintah. Dengan Hak Angket ini, DPR akan menanyakan tentang kekisruhan masahah DPT pada pemilu 9 April yang lalu.
“Saat ini timbul pertanyaan dari masyarakat, apakah ada kesengajaan DPT, yang seharusnya ada yang bertanggung jawab. Bagaimana pemerintah harus menjelaskannya, karena selama ini tidak ada orang yang bisa menjelaskan. “Kalau seandainya hanya 10 sampai 50 orang yang kehilangan hak suaranya, mungkin masih bisa dimengerti, inikan sampai puluhan juta, berarti inikan ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu, oleh karena itu tidak bisa dibiarkan, harus diselidiki apa yang sebenarnya terjadi, agar masyarakat luas tahu,” tandasnya.
“Esensi nya dalam Hak Angket ini yang harus menjelaskan mestinya presiden, karena kalau sudah pemerintah berarti presiden, persoalannya kalau nanti presiden diwakili oleh pembantunya, itu kembali lagi ke DPR, tapi pengalaman selama ini presiden selalu diwakili oleh menterinya, maka terjadi lagi perdebatan, diterima atau tidaknya pembantu presiden untuk menjelaskan kepada DPR”.
Yacobus mekankan, masalah konsisten atau tidaknya DPR menjalankan Hak Angket ini, kita kembalikan lagi ke DPR tapi saya ragu dan sangsi Hak Angket ini akan berjalan lancar dan baik. “Justru saya sendiri banyak kecewa, selama ini Angket maupun Interpelasi selalu kandas ditengah jalan, maka saya kurang yakin Hak Angket ini akan konsisten karena barang yang paling mahal direpublik ini adalah konsisten,” terangnya.**(dro)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar