Anggaran Pileg Harus Transparan

BOGOR, MP - Dana operasional pileg terus dipertanyakan berbagai kalangan. Awalnya setiap kelurahan menerima Rp5 juta. Tak hanya lurah, Panwaslu Kota Bogor juga disebut-sebut menerima dana senilai Rp120 juta untuk operasional pileg.

Tak ingin diseret ke penerimaan dana tidak jelas, Panwaslu Kota Bogor mendatangi Pemkot Bogor untuk mempertanyakan apakah benar menerima kucuran dana senilai Rp120 juta untuk operasional pileg.

Anggota Panwaslu Kota Bogor Fri Suhara kepada MP mengatakan, adanya informasi bahwa Panwaslu Kota Bogor menerima kucuran dana senilai Rp120 juta untuk operasional pileg membuat beberapa ketua Panwascam meminta bagian.

“Informasi awalnya seperti itu makanya kita mengkroscek apakah benar Panwaslu mendapat bantuan operasional. Sebab, kita diserang ketua Panwascam untuk meminta jatah uang tersebut,” kata Fri saat mengikuti acara dialog kebangsaan di UIKA Bogor, beberapa waktu lalu.

Tak ingin jadi bulan-bulanan anggotanya, Fri akhirnya mendatangi Kesbang Linmas Kota Bogor untuk meminta penjelasan informasi tersebut. “Setelah kita cek ternyata tidak ada bantuan senilai Rp120 juta untuk Panwaslu,” ujarnya.

Kendati begitu, Fri berharap permasalahan dana operasional pileg tidak berlarut-larut. Harus ada transparasi terhadap penggunaan dana tersebut yang dikucurkan kepada lurah. “Kita mengimbau tidak berbelit-belit dan harus ada transparansi kepada penyelenggara pemilu soal dana tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Beddy Irawan Maksudi mengatakan, kasus dana operasional pileg yang sedang hangat di Kota Bogor mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan baik dan transparan. “Sebenarnya tidak perlu saling lempar antara pemkot dan DPRD Kota Bogor. Cukup ada transparansi saja,” kata Beddy.

Menurut dia, uang apa pun yang digunakan dalam proses pileg tentu harus jelas penggunaan dan peruntukannya. Jangan sampai transparansi terjadi ketika muncul masalah.
“Uang apa pun itu yang penting penggunaannya sesuai dan harus transparan. Jangan ada kesan ketika ada masalah uang baru transparansi dilakukan itu tidak benar maka jalan tengahnya harus diaudit,”tegasnya. (wid)